Ralisasi Anggaran Agustus Capai 58,29%

Ralisasi Anggaran Agustus Capai 58,29%

 

Menindaklanjuti Surat KPU Nomor 550/KPU/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberitahuan Revisi DIPA dan Petunjuk Teknis  Kegiatan Revisi DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pada Rabu siang (2/9) KPU Kulon Progo menggelar Rapat Pencermatan Anggaran DIPA TA 2015. Rapat yang dihadiri oleh seluruh komisioner, sekretaris, pejabat dan staf sub bagian program dan data dilaksanakan di Pendopo KPU Kabupaten Kulon Progo.

“Rapat ini dipandang penting karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pemberian Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga bahwa capaian kinerja penganggaran yaitu persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%,” jelas Widi Purnama, SIP, M.Si, Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo, kala membuka rapat.

Lebih lanjut Widi menyampaikan bahwa untuk mencapai target capain kinerja tersebut kita harus melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“ Realisasi anggaran KPU Kabupaten Kulon Progo sampai dengan bulan Agustus ini sebesar  Rp.857.170.848,- .Jumlah tersebut adalah 58,29% dari anggaran setelah revisi yaitu Rp.1.470.501.000,” papar Widi.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Muh. Isnaini, STP,  menyampaikan bahwa untuk optimalisasi anggaran, kita perlu mencermati beberapa kegiatan yang kemungkinan tidak bisa terlaksana sampai akhir tahun nanti, seperti kegiatan PAW. “Dari kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terealisasi tersebut anggarannya bisa kita gunakan untuk membiayai kegiatan lain yang  lebih mendesak untuk direalisasikan seperti kegiatan pengosongan kotak,” tutur Isnaini.

Selain pengosongan kotak masih ada beberapa kegiatan yang membutuhkan efisiensi anggaran dari kegiatan lain, seperti kegiatan pendidikan pemilih yang akan ditambah dengan kegiatan Pemilihan OSIS (pemilos), persiapan tes kompetensi bagi PNS daerah yang akan alih status menjadi PNS KPU, serta kegiatan belanja modal.(Tut)