Sigit : “Renstra adalah Dokumen Penting Negara”

Sigit : “Renstra adalah Dokumen Penting Negara”

KPU DIY menggelar rapat koordinasi dalam rangka Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Penyusunan LAKIP dan TAPKIN pada Jumat 21 Agustus 2015 bertempat di Kantor KPU DIY, Jl Ipda Tut Harsono No 47, Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner, pejabat dan staf sekretariat KPU DIY, juga Ketua KPU, Sekretaris, dan Kasubag Program dan Data dari lima KPU Kabupaten/ Kota.

Hamdan Kurniawan, SIP, MA, Ketua KPU DIY yang membuka acara tersebut mengatakan  rakor  ini penting sebagai  ajang membahas pijakan awal untuk menentukan sasaran strategis, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU. “Renstra adalah arahan bagi kita semua untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan,” tutur Hamdan. “Renstra dibuat berdasarkan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang harus dilaksanakan KPU untuk meningkatkan kinerja sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang  mandiri dan akuntabel,” tambah Hamdan.

Sigit Pamungkas, SIP, MA, Komisioner KPU RI, narasumber rakor menjelaskan bahwa renstra merupakan dokumen penting negara yang dijadikan pedoman bagi suatu lembaga untuk menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.”Dalam penyusunan renstra, KPU melibatkan partai politik dan civil society. Hal ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, untuk memberikan masukan kedepannya KPU ini mau dibentuk sebagai lembaga yang seperti apa,” jelas Sigit.

Sigit juga menuturkan beberapa pencapaian KPU RI di tingkat dunia. Pertama,  aplikasi Scan Formulir C-1 pada proses penghitungan suara di Pemilu Tahun 2014 merupakan aplikasi baru yang dianggap lebih baik dari e-voting. Kedua, diplomasi politik Indonesia dengan negara-negara dunia ketiga dapat terjadi melalui tangan KPU. Ketiga, data pemilih yang dihasilkan dari aplikasi Sidalih merupakan data pemilih yang terbesar dan akurat.

Secara spesifik Sigit menyampaikan visi KPU 2015-2019, yakni “menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”. Visi tersebut merupakan hasil dari penjabaran amanat konstitusi kita.

Pada kesempatan yang sama hadir pula Kasubbag Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Data KPU RI, Ratna Yuniarti, S.Si, M.Si. Beliau menyampaikan teknis penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) KPU. “Karena KPU adalah lembaga vertikal, maka seluruh program kegiatan sampai dengan indikator kegiatan sama untuk seluruh satker yang berada di lingkungan KPU,” jelas Ratna.(Tth)