Kesetaraan Kampanye Pilkada

Kesetaraan Kampanye Pilkada

 

Di Indonesia, setiap pelaksanaan pemilu selalu menggunakan dasar hukum ( undang-undang ) yang baru. Sehingga teknis penyelenggaraan pemilu acapkali mengalami perubahan. Tak terkecuali pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak 2015.

Terdapat sejumlah perbedaan pelaksanaan kampanye Pilkada serentak 2015 jika dibandingkan dengan kampanye Pemilu maupun Pilkada sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada “pelaksana” kampanye. Jika sebelumnya pelaksana kampanye notabene menjadi domain peserta pemilu/pilkada (kalaupun penyelenggara melakukan terbatas  jenis kampanye debat kandidat ), sekarang sebaliknya. KPU di daerah justru punya andil besar dalam melaksanakan kampanye.

Hal itu sesuai Pasal 5 Peraturan KPU No. 7 tahun 2015 tentang Kampanye  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota, bahwa kampanye dilaksanakan oleh  KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota (baca: penyelenggara Pilkada) dan oleh pasangan calon dan/tim kampanye.

Kampanye yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada adalah: debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye pada umum,  pemasangan alat peraga kampanye,  dan/atau iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. Sedangkan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/tim kampanye meliputi: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,  dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggaran kampanye, pasal di Peraturan KPU tersebut juga telah menegaskan, bahwa pendanaan kampanye oleh penyelenggara Pilkada difasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara pendanaan kampanye oleh pasangan calon/dan atau tim kampanye menjadi tanggung jawab pasangan calon.

Argumentasi yang menjadi dasar regulasi tersebut adalah agar peserta Pilkada punya kesempatan yang sama (kesetaraan) untuk berkampanye. Tidak ada peserta yang,  karena punya modal finansial besar, terlalu mendominasi dalam berkampanye. Sehingga, regulasi menetapkan mayoritas jenis kampanye dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada.

Disamping itu, agar ada efisiensi biaya kampanye. Selama ini kampanye menjadi penyebab politik biaya tinggi termasuk Pilkada. Untuk itu, penyelenggara memfasilitasi jenis kampanye yang dinilai membebani peserta Pilkada.

Konsep baru dalam kampanye tersebut perlu dicermati dan nantinya patut diberi catatan sebagai bahan evaluasi untuk pertimbangan pelaksanaan kampanye ke depan. Ada dua aspek yang menurut hemat saya patut dicermati karena sedang diuji oleh konsep baru kampanye tersebut.

Pertama, ujian bagi netralitas dan integritas penyelenggara. Jika sebelumnya penyelenggara sebatas melaksanakan sosialisasi, kini menjadi pelaksana kampanye. Melakukan kegiatan kampanye sangat beda dengan sosialisasi. Karena, jika tidak dikelola dengan baik akan sangat riskan menimbulkan kesan penyelenggara berpihak pada salah satu kontestan.

Bagi penyelenggara yang telah teruji netralitas dan integritasnya, tentu tinggal masalah teknis pengelolaan kegiatan saja. Namun bagi yang belum sepenuhnya teruji,  hal ini bisa membuka peluang bagi penyelenggara untuk bersikap partisan.

Kedua, ujian terhadap efisiensi biaya kampanye. Asumsinya, dengan sebagian besar jenis kampanye sudah ditanggung penyelenggara (baca: APBD ), tidak ada lagi peserta Pilkada yang akan mengeluh mengeluarkan biaya tinggi. Peserta tinggal mengalokasikan biaya untuk operasional tim kampanye ( termasuk menyapa pemilih lewat pertemuan tatap muka ).

Jika secara teknis pelaksanaan ( mulai pengadaan bahan / alat peraga sampai pemasangan ) tidak menimbulkan problem bagi penyelenggara dan tidak mengundang banyak penyelenggara bersikap partisan, juga mampu menekan biaya kampanye bagi peserta, maka model pelaksana kampanye tersebut selayaknya diteruskan.

Namun andai dari sisi penyelenggara menimbulkan problem, terlebih jika masih ada calon yang mengeluh biaya tinggi ( karena hight-cost kampanye selama ini sebenarnya lebih untuk “membeli suara pemilih”, misalnya), berarti tidak terjadi kesetaraan dalam kampanye. Sebab, sejatinya sebagian besar biaya kampanye tidak untuk jenis kampanye yang ditanggung penyelenggara ( baca: anggaran APBD). Bila hal ini yang terjadi, sebaiknya kembalikan ke model kampanye sebelumnya daripada terlalu membebani keuangan Pemerintah Daerah !

Berhasilkah dua ujian tersebut dilalui? Kita catat dan tunggu saja!

Marwanto,  Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo,

Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi Organisasi dan SDM.