Sosialisasi PKPU No. 15 Tahun 2015 di KPU Kulon Progo

Sosialisasi PKPU No. 15 Tahun 2015 di KPU Kulon Progo

 

Mengawali bulan Desember tahun ini pada Selasa, 01 Desember 2015, KPU Kabupaten Kulon Progo menggelar sosialisasi PKPU No.15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU. Acara ini dihadiri oleh seluruh Komisioner dan jajaran pejabat dan staf  sekretariat di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo. Acara yang digelar di Pendopo KPU Kabupaten Kulon Progo ini menghadirkan Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan SIP, MA sebagai narasumber utama.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Kulon progo, Muh Isnaini, STP menyampaikan bahwa kita sebagai entitas KPU  harus memahami segala hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk didalamnya gratifikasi. Hal ini dikarenakan gratifikasi bisa menjelma dalam beragam bentuk, sehingga terkadang sangat susah untuk mengurainya.

Isnaini menambahkan, “untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan KPU, kita perlu meningkatkan integritas pengelola dan penyelenggara negara, salah satunya dengan memahami berbagai hal tentang gratifikasi”.

Mengawali pemaparannya, Hamdan menyampaikan pengertian korupsi, yaitu segala  tindakan yang dilakukan dengan sadar atau tidak sadar dengan tujuan untuk  memperkaya diri atau orang lain. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi.

PKPU No.15 Tahun 2015 ini mengulas tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU. Yang dimaksud pengendalian gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan /pemberian Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas Hamdan. Pengendalian gratifikasi wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran KPU, PPK, PPS,PPLN,KPPS dan KPPSLN.

“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang, setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya”, tambah Hamdan.

Hamdan menjelaskan gratifikasi yang dianggap suap, dan memberikan contoh ilustrasi Panwas atau Bawaslu yang berpotensi untuk disuap dalam meloloskan Partai ataupun Paslon yang di TMS kan oleh KPU Kab/Kota dalam tahapan pemilu dan pencalonan Pilkada Kabupaten/Kota.

Selain itu, ada juga bentuk  gratifikasi yang tidak dianggap suap, dan saat ini KPU DIY  sedang berupaya untuk meminimalisir nilai dari seminar kit, karena jumlah seminar kit yang dibawah Rp.500.000,- pun terkadang tetap tidak berimbang dengan materi dan konsumsi,

“Mengambil contoh tentang beberapa kasus yang dialami oleh KPU di berbagai daerah terkait korupsi ataupun gratifikasi, maka sudah selayaknyalah kita sebagai bagian dari penyelenggara negara harus dapat mengambil pelajaran berharga dari kasus-kasus tersebut”, imbuh Hamdan mengakhiri acara ini.