Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

 

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, ‘public policy’. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum; menghadiri rapat umum; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan  atau hubungan dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Selama ini kegiatan partisipasi masyarkat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umumyang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negaraadalah sebuah keniscayaan. Rakyat menjadifaktoryang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapafaktor. Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Termasuk kendala pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalanginnya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti misalkan warga Kabupaten Kulonprogo yang bekerja diluar negeriatau luar daerah(merantau) sehingga ketika ada pemilu tidak sempat ikut berpartisipasi.

Kedua faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu.  Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Kedua faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur,  pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakehoolder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputasr pemilu secara massif.

Ketigafaktor administrasi; adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, meskipun  belum tercatat dalam DPT dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP.  Menjadi persolan jika tidak mempunyai KTP.

Faktor lainnya yang tidakkalahmenentukan adalah keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi.

Contohnya adalah warga Kulonprogo yang secara de jure masih tercatat sebagai warga Kulonprogo, tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah tidak lagi di Kulonprogo. Atau seorang warga Kulonprogo yang sudah pindah domisili tetapi tidak pernah memperbarui data kependudukannya. Ada warga yang memiliki dua identitas dan tinggal di dua wilayah berbeda dan terdaftar di dua tempat tersebut. Para petugas PPDP/Pantarlih juga tidak berani mencoret pemilih tersebut karena secara de jure tercatat, dan keluarga juga tidak merekomendasikan untuk dicoret.

Bahwa partisipasi dipengaruhi oleh keakuratan data kependudukan dapat dilihat dalam metode pendaftaran pemilih. Keakuratan data penduduk dengan pendaftaran pemilih secara de facto menghasilkan partisipasi yang lebih baik, dibanding dengan metode de jure. Dibawah ini adalah data tingkat partisipasi pemilih pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, 2009, 2014 beserta Pilkada 2006 dan 2011

Prosentase Partisipasi Pemilih Pemilu di Kabupaten Kulon Progo

Pileg 2004 Pilpres (P1) 2004 Pilpres (P2) 2004 Pilkada 2006 Pileg 2009 Pilpres 2009 Pilkada 2011 Pileg 2014 Pilpres 2014
87.04% 85.41% 82.96% 75.66% 73.37% 73.46% 69.70% 80.70% 79.32%

Jika dicermati lebih lanjut, pemilu 2004 metode yang digunakan dalam pendaftran pemilih adalah de facto. Hanya penduduk Kulonprogo yang secara de facto tinggal di Kulonprogo yang di catat sebagai pemilih. Pada Pileg2004 menggunakan data dariP4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) dari Badan Pusat Statistik. Dari P4B ini,  dilakukan pencocokan dan penelitian  oleh BPS menjadi DPS, untuk selanjutnya di serahkan kepada KPU dan digunakan untuk menyusun DPT setelah di mutahirkan oleh PPS. Pada DPS Pemilu Presiden 2004 data dasarnya tetap  berasal dari DPT pileg.

Pada pemilu-pemilu selanjutnya pendataan pemilih dengan de jure, menggunakan DP4 (Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu) yang berasal dari Menteri Dalam Negeri (Dukcapil) yang merupakan daftar penduduik teregister. Dari data ini kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih/PPDP. Terlihat bahwa angka partisipasi   pemilu 2004 partisipasinya lebih besar dari 85%, tetapi pada pemilu-pemilu selanjutnya  kurang dari 75%, baru pada pemilu 2014  angka partisipasi lebih dari 75%. Karena jumlah penduduk berimbas pada jumlah DP4 dan biasanya ini berpengaruh pada kualitas DPT.

Sebagai ilustrasi, penduduk Kulonprogo dari hasil  Sensus Penduduk  oleh BPS tahun 2010 adalah 388.869 jiwa. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk  Kulonprogo hasil pemutahiran Bulan Desember 2010 adalah 477.685 jiwa. Ada selisih 88.816 jiwa.  Jumlah DP4 untuk pilkada 2011 adalah 362.546 (sebagai perbandingan : untuk pemilu legislatif 2014 berjumlah 347.216). Menurut Ramlan Surbakti, jumlah pemilih untuk Pemilu di Indonesia berkisar 70-75% dari jumlah penduduk. Artinyakalau pemilih penduduk Kulonprogo 389.000 maka pemilihnya berkisar 272.000-291.000 kalau penduduknya 477.000 maka pemilihnya 334.000-358.000. Dan DPT pemilukada 2011 adalah 349.906, tetapi partisipasinya hanya 69,7%.  Jika seandainya menggunakan basis data BPS (de facto)  bisa jadi angka partisipasinya lebihdari 80%. Berikut data DPT dari pemilu ke pemilu.

Daftar  Pemilih Tetap (DPT) dan tingkat Partisipasi Pemilu 2004-2014

Di Kabupaten Kulon Progo

Pileg 2004 Pilpres 2004(P1) Pilpres 2004

(P2)

Pilkada 2006 Pileg 2009 Pilpres 2009 Pilkada 2011 Pileg 2014 Pilpres 2014
280.242 288.766 289.075 314.836 344.895 344.850 349.906 334.270 335.897
87.04% 85.41% 82.96% 75.66% 73.37% 73.46% 69.70% 80.70% 79.32%

 

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa DPT berkorelasi dengan tingkat partisipasi. Pada pemilu 2004 dengan DPT  dibawah 290.000 tenyata partisipasinya  lebih dari 80%. Terlihat juga DPT pemilu 2009-2011 ternyata malah lebih besar daripada pemilu 2014, dan partisipasi pemilu 2014 lebih baik. Ini berkait erat dengan kualitas DPT.

Sejak pemilu 2014 yang baru lalu, KPU telah menggunakan teknologi informasi SIDALIH, yang berusaha untuk meminimalisir data pemilih yang ganda, tidak lengkap, tidak valid sehingga dihasilkan DPT yang lebih berkualitas. Sistem tersebut  dapat mengidentifikasi pemilih yang dicurigai ganda sehingga dapat di cek lebih lanjut oleh PPDP. Jika terbukti ganda hanya satu yang benar, yang lainya dicoret. Pada pemilu legislatif 2014 juga terjadi penetapan Data Pemilih beberapa kali untuk memperoleh Data Pemilih yang valid. Meskipun telah menggunakan e-KTP dalam pendataan penduduk dan tidak dimungkinkan lagi ada penduduk yang beridentitas ganda, tetapi masih ada  penduduk yang belum merekam data dirinya (ber e-KTP) sampai masa pemilu 2014.

Menurut data, jumlah penduduk Kulonprogo semester I tahun 2015 adalah 417.570 jiwa (sumber www.kependudukan.jogjaprov.go.id) dan menurut BPS proyeksi penduduk Kulonprogo pada tahun 2015 adalah 408.947 jiwa dengan  peningkatan jumlah  penduduk   sekitar 1% pertahun.  Ada perbedaan  data jumlah penduduk sekitar 9.000 jiwa (bandingkandengan data pendudukuntukpemilukada 2011). Semoga perbedaan data yang semakin kecil ini  mengisyaratkan DP4 yang akan digunakan untuk pemilihan 2017 semakin baik dan DPT yang dihasilkan juga semakin berkualitas.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab bersama upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai poliitik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat.

1.    Pendidikan Politik Rakyat

Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah political socialization,yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

2.        Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi. Menurut UU no 2 tahun 2008 bahwa partai poliitik berfungsi sebagai sarana:

  1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akkan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
  3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  4. Partisipasi warga negara indonesia.
  5. Rekruitmen plolitik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaran dan keadilan geneder.

Menurut Miriam Budiardjo (2009), bahwa partai politik memiliki fungsi:

  1. Sarana Komunikasi Politik

Sesuai fungsi agregasi yang melekat pada parpol, parpol berfungsi untuk menyerap, memilah-milah dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk kemudian diartikulasikan/diperjuangkan lewat lembaga legislatif menjadi formulasi kebijakan yang melahirkan proyek/kegiatan yang dianggarkan oleh anggaran negara/daerah. Jadi tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

  1. Sosialisasi Politik (Political Socialization)

Adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya sedang berlaku di mana ia berada.Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politk seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari  sosialisasi politik adalah sebagai proses  yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa. Sosialisasi politik dilakukan oleh parpol untuk mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

  1. Sarana Rekrutmen Politik (Political Recruitment)

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menemukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari otang yang berbakatatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

  1. Pengatur Konflik (Conflict Management)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan konflik. Apabila kenakeragaman itu terjadi di negara yang menganut pahan demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Di sini peran partai diperlukan untuk mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

3.    Meningkatkan Sosialisasi oleh Penyelenggara Pemilu

Pertama, adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Perlu terus diupayakan untuk membumikan demokrasi melalui sosialisasi yang instensif tentang pentingnya Pemilu sehingga menjadi mindset publik. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu disosialisasikan. Harapan selanjutnya bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi politik semakin meningkat.

Kedua, pendidikan bagi pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih kaum marginal, pemilih kaum berkebutuhan khususmaupun pemilih dari komunitas keagamaan merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih.Pendidikan politik bagi pemula misalnya, idealnya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

Ketiga, perlunya lembaga penyelenggara pemilu bekerjasama dengan lembaga pendidikan, Ormas, LSM untuk terus mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada semua level masyarakat secara berkesinambungan. Selama ini kerjasama tersebut bersifat momentum menjelang pemilihan sehingga kerjasama tersebut hanya bersifat sosialisasi yang belum maksimal.

Keempat,  perlu keberadaan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sebagai sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat —oleh lembaga manapun— perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana proses pendidikan bagi para pemilih.

4. Menigkatkan kualitas Data PemilihTetap (DPT)

Meskipun sebenarnya ini tidak berkait langsung dengan kesadaran pemilih untuk menggunakan haknya, tetapi dalam prakteknya kualitas DPT berpengaruh pada angka/tingkat kehadiran pemilih di TPS. Semua pemilih yang telah mempunyai hak pilih tercatat hanya sekali, dan hanya pemilih yang memiliki hak sajalah yang tercantum dalam DPT, tidak ada lagi data ganda, maupun yang tidak valid. Dan semua itu perlu peran serta semua pihak baik penyelenggara, masyarakat maupun pemerintah.

 

Disampaikan dalam acara Launching Buku Hasil Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014 tanggal 23 Desember 2015.

Oleh Muh Isnaini, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo