KPU RI Kawal Pembuatan “NPHD” KPU Kulon Progo

KPU RI Kawal Pembuatan “NPHD” KPU Kulon Progo

 

Menjelang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2017, KPU Kabupaten Kulon Progo Kedatangan tamu dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tim  yang dipimpin Ibu Yayu Yuliani dari Biro Keuangan Sekjend KPU RI bermaksud mengawal persiapan KPU  Kulon Progo dalam  menyongsong proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 nanti, khususnya pembuatan NPHD.

Acara yang digelar di Pendopo KPU Kulon Progo pada Selasa, 23 Februari 2016 dihadiri oleh komisioner dan jajaran sekretariat KPU Kulon Progo. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Muh Isnaini menyampaikan beberapa persiapan yang telah dilakukan KPU Kulon Progo untuk menyongsong tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 mendatang. Beberapa diantaranya adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya yang sudah berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015. KPU Kulon Progo juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).“Penyusunan RAB ini sudah dilakukan sejak akhir tahun 2014 lalu, dan sudah disetujui oleh pihak Pemda sejumlah Rp. 14,3 milyar pada Bulan Juli 2015 lalu”,  jelas Isnaini.

Widi Purnama, sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo menambahkan jika dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diusulkan pada Pemda Kulon Progo dicairkan dalam satu kali tahun anggaran. Meskipun pelaksanaan pemilihan di tahun 2017, sehingga secara realita anggaran terbagi menjadi dua tahun anggaran yakni tahun 2016 dan tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan  pemilihan yang dilaksanakan di awal tahun 2017 sudah terdanai sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar.

Yayu Yuliani dari Biro Keuangan KPU RI menyampaikan beberapa point tentang persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017, khususnya tentang keuangan, yaitu: (a)mekanisme pengelolaan keuangan yang berbeda antara anggaran daerah dengan anggaran nasional yang dikelola oleh KPU;  (b) Untuk pemilihan tahun 2017,dana hibah sudah masuk ke DIPA KPU, sehingga pencairannnya harus melalui KPPN; (c) akan diterbitkan keputusan KPU tentang standar kebutuhan dan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan, sehingga bagi daerah yang sudah menyusun RAB pemilihan diharapkan segera melakukan revisi setelah keputusan ini diterbitkan. Namun demikian sebagian besar standarisasi harga dan barang tetap akan disesuaikan dengan SHBJ di wilayah masing-masing; (d) salah satu point dalam keputusan nanti adalah penghilangan honor penyelenggara, karena hal tersebut ditolak Kementerian Keuangan, karena dalam pengelolaan APBN tidak mengenal honor yang melekat pada jabatan, sehingga yang akan digunakan adalah honor Kelompok Kerja.

“ Yang harus diperhatikan adalah NPHD harus sudah diterbitkan sebelum tahapan pemilihan dimulai, dan mohon untuk diperhatikan klausul pembuatannya, khususnya untuk rentang waktu pendanaan pemilihan yaitu  anggaran untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan”, tambah Yayuk.