Tingkatkan Keseragaman dalam Komunikasi Kedinasan, KPU adakan Sosialisasi PKPU No.17 Tahun 2015

Tingkatkan Keseragaman dalam Komunikasi Kedinasan, KPU adakan Sosialisasi PKPU No.17 Tahun 2015

 

Untuk pertama kalinya di tahun 2016, KPU Kabupaten Kulon Progo mengadakan sosialisasi internal tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 14 Maret 2016 bertempat di Pendopo KPU Kabupaten Kulon Progo.

“Kegiatan ini dipandang penting untuk dilaksanakan, karena dalam keseharian kita berkerja dan berinteraksi dengan instansi di dalam KPU maupun di luar KPU membutuhkan acuan atau pedoman dalam hal kedinasan”, ungkap Muh Isnaini, Ketua KPU Kulon Progo dalam kesempatan membuka kegiatan tersebut (sosialisiasi PKPU No.17 Tahun 2015.red)

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh komisioner dan jajaran sekretariat ini menghadirkan dua narasumber yakni: Tri Mulatsih, MA, Kepala Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat  serta Lia Ekawati Agustina, S.Sos, staf SDM pada Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Kulon Progo.

Lia mengatakan bahwa  tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dalam bidang tata naskah dinas guna memperlancar komunikasi tertulis, keseragaman, dan tertib administrasi di lingkungan KPU Kulon Progo. “Maksud dan tujuan dari diterbitkannya PKPU ini adalah untuk dasar komunikasi kedinasan dan  keseragaman, tata kearsipan serta kelancaran komunikasi kedinasan”, imbuh Lia.

Beberapa output dari PKPU NO 17 tahun 2015 adalah  (a) persamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelengaraan Tata Naskah Dinas di seluruh jajaran KPU; (b) Kesamaan jenis dan format Naskah Dinas di seluruh jajaran KPU; (c) Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di jajaran KPU dalam lingkup administrasi umum yang terpadu; (d) kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis antar jajaran hirarkis KPU; (e) Efektivitas dan Efisiensi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di jajaran KPU;  (f) berkurangnya tumpang tindih dan pemborosan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di jajaran KPU.

Sedangkan Tri Mulatsih lebih menekankan pada implementasi PKPU No.17 Tahun 2015 seperti surat keputusan, berita acara, surat tugas,risalah rapat, undangan, inventarisasi dan penanganan surat masuk, surat keluar.

Di akhir acara, Sigit Purwadi, Kepala Sub Bagian Hukum menambahkan meskipun sudah terbit PKPU yang mengatur tentang tata naskah dinas tetapi dalam praktek tetap harus menyandingkan dan mensinkronkan antara PKPU ini dengan PKPU yang lain seperti PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.(Trias)