Menjaga Kemandirian, Memupuk Profesionalitas

Menjaga Kemandirian, Memupuk Profesionalitas

 

Catatan 15 Tahun KPU:

Oleh Marwanto

Penyelenggara pemilu di Indonesia sudah ada sejak dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada 4 April 1953 untuk menyelenggarakan Pemilu 1955. Di masa Orde Baru, berdasar UU No 15 tahun 1969  presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) sebagai penyelenggara pemilu. Di awal reformasi, berdasar Keputusan Presiden No 16 tahun 1999 dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu 1999.

Namun pembentukan KPU yang mandiri baru dilakukan di era Presiden Gus Dur, dengan Kepres Nomor 10 tahun 2001 tertanggal 5 Juni 2001. Kedudukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen diatur UU No 22 tahun 2007 yang telah diubah UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Setelah 15 tahun mengelola demokrasi elektoral di Indonesia, sejumlah prestasi maupun  catatan hitam pernah ditorehkan KPU.

KPU periode pertama (2001-2007) anggotanya berasal dari akademisi dengan pemikiran brilian, semisal  Prof. Dr. Nazarudin Sjamsudin M.A., Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D., Dr. Muji Sutrisno, Dr. Imam Prasodjo, dan Chusnul Mar’yah Ph.D. Secara umum KPU periode ini sukses menyelenggarakan Pemilu 2004, namun akhir tragis justru dialami oleh komisioner dan sejumlah personil sekretariat yang diputus pengadilan masuk penjara karena kasus korupsi.

KPU periode kedua (2007-2012), yang menyelenggarakan Pemilu 2009, diketuai Prof Dr. Abdul Hafiz Anshari, M.A. Tidak ada kasus hukum yang menjerat komisioner KPU sampai pasca menjabat. Tapi, publik akan mengenang Pemilu 2009 dengan “kasus DPT” (daftar pemilih tetap), karena banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kredibilitas KPU dipertanyakan dalam mengelola pemilu.

KPU periode ketiga (2012-2017), berhasil menyelenggarakan Pemilu 2014 dengan baik. Juga telah dan sedang menyelenggarakan Pilkada serentak. Belajar dari periode sebelumnya, ada dua “PR” yang perlu diperbaiki oleh KPU pimpinan Husni Kamil Manik, yakni kemandirian dan profesionalitas.

Aspek kemandirian selalu menjadi isu seksi untuk ditiupkan ke arah KPU. Hal ini selain karena posisi KPU yang strategis, dua periode sebelumnya ada komisioner KPU yang pindah haluan ke partai politik, yakni Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Keduanya masuk Partai Demokrat, partai penguasa waktu itu. Kasus Anas dan Andi seakan mengkonfirmasi kecurigaan publik tentang independensi KPU.

Hemat saya, ada dua ancaman terhadap independensi lembaga KPU. Pertama, ancaman dari dalam, yakni sikap partisan, baik dari komisioner maupun sekretariat. Data menunjukkan, penyelenggara pemilu yang dipecat DKPP sejak 2012 sebanyak 358 – jumlah tersebut seluruhnya memang penyelenggara di daerah, meski komisioner KPU RI juga pernah diadukan di sidang DKPP.

Kedua, ancaman dari luar, yakni regulasi yang mengatur keberadaan KPU. Kita masih ingat, revisi UU No 22 tahun 2007 menjadi UU No 15 tahun 2011 membolehkan orang partai politik masuk menjadi penyelenggara pemilu. Untung klausul tersebut dibatalkan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga penyelenggara pemilu tetap bebas dari unsur partai politik.

Kekuatan luar untuk mencampuri kemandirian KPU selalu muncul. Terakhir di revisi UU Pilkada, Pasal 9 menyebutkan: “Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”. Klausul ini sebenarnya bukan hal baru, tapi adanya tambahan “….yang keputusannya bersifat mengikat” adalah hasil revisi yang membelenggu kemandirian KPU.

Tentang aspek profesionalitas, belajar dari Pemilu 2009 yang gagal mengelola DPT, KPU periode ketiga membuat sistem informasi daftar pemilih (Sidalih). Tidak hanya pengelolaan DPT yang transparan, semua tahap pemilu dibuat transparan sehingga ada Silon, Silog, SITAP, SIPP, SIMPAW, dll.  Bahkan unggah form C-1 (hasil penghitungan TPS) di web KPU pada Pemilu 2014 merupakan  prestasi internasional karena hal tersebut baru diterapkan di Indonesia. Transparansi, yang merupakan salah satu wujud profesionalitas penyelenggaraan pemilu, menjadi syarat mutlak kredibilitas hasil pemilu disamping kemandirian.

Dua agenda, yakni menjaga kemandirian dan memupuk profesionalitas, kiranya masih perlu terus diupayakan dan ditingkatkan. Sehingga amanah UUD 1945 bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri akan benar-benar kokoh.***

Marwanto  S.Sos, M.Si,  komisioner KPU Kabupaten Kulonprogo DIY.

Marwanto, S.Sos., M.Si :

RUMAH                 :  Maesan III, Rt. 009 / Rw. 005 Wahyuharjo, Lendah, Kulonprogo  55633, HP : 08175460569

KANTOR               : KPU Kab. Kulonprogo, Jln KH Wahid Hasyim Bendungan Wates Kulonprogo DIY 55611