Pilkada Berintegritas untuk Kulonprogo Berkualitas

Pilkada Berintegritas untuk Kulonprogo Berkualitas

 

KPU Kabupaten Kulonprogo menyelenggarakan diskusi publik dengan tema Pilkada Berintegritas untuk Kulonprogo Berkualitas, Rabu (14/9) di Gedung Kaca komplek Pemda Kulonprogo. Diskusi yang menghadirkan tiga narasumber tersebut dihadiri 100 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus partai politik, pimpinan SKPD, pegiat LSM, Ormas kepemudaan dan perempuan, serta wartawan.

Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kulonprogo, Tri Mulatsih S.Pd MA, dalam sambutan acara menyampaikan  kegiatan diskusi publik ini bertujuan mengajak semua pemangku kepentingan untuk berperan serta sesuai tupoksinya dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas.

Narasumber pertama, Gregorius Sahdan SIP MA (Direktur Indonesia Power for Democracy yang juga dosen Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta) menyatakan kinerja kepala daerah hasil pilihan langsung rakyat belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bukannya kekeliruan mekanisme pilkada, tapi lebih pada belum maksimalnya menggerakkan mesin birokrasi dan tidak ada penguatan peran masyarakat pasca dilakukan coblosan

Narasumber kedua, Iranda Yudhatama S.Sos (Direktur Swara Nusa Institut) menyatakan perlunya pemilih cerdas untuk memipih pemimpn kulonprogo yang berkualitas dan visioner. Juga penguatan masyarakat sipil, karena saat ini kondisi partai belum sepenuhnya bisa menjalankan fungsinya.

Narasumber ketiga, Hamdan Kurniawan SIP MA (Ketua KPU DIY), dengan mengutip hasil Asian Electoral Stakeholder Forum III tahun 2016 mengatakan ada delapan prinsip menciptakan pilkada berintegritas yakni transparansi di bidang: badan penyelenggara, pengelolaan dana kampanye, belanja kampanye, akses publik terhadap keuangan dana kampanye, pendaftaran pemilih, pemantauan, hasil pemilu dan proses gugatan.

Beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan, tanggapan dan masukan adalah Umar Sanusi (Dewan Kebudayaan), Budi Sudarta (LSM Budi Mulia), Rusmiyatun (LSM JMKP), dan Sarjiyo (PPDKP). Mereka mengharapkan Pilkada 2017 dapat berjalan lancar untuk mewujudkan Kulonprogo yang lebih berkualitas.

Diskusi yang dipandu Marwanto S.Sos M.Si menyimpulkan bahwa meski Pilkada langsung telah membuka ruang partisipasi rakyat untuk menentukan pemimpin daerah, tapi Pilakda tidaklah cukup untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Dalam arti, coblosan di Pilkada dalam konteks demokrasi yang lebih luas, baru tahapan vote (pemungutan). Hal itu harus dilanjutkan voice (bersuara), yakni bagaimana rakyat mengawal hasil pemerintahan daerah yang terbentuk lewat Pilkada.