Rekapitulasi Selesai, Partisipasi Capai 79,7 %

Rekapitulasi Selesai, Partisipasi Capai 79,7 %

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo 2017 telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kulonprogo kemarin, Rabu (22/2), bertempat di Hotel King Wates.

Rapat yang  dihadiri penjabat Bupati Kulonprogo, unsur Forkompimda Kulonprogo, Ketua dan anggota  KPU DIY, Ketua dan anggota KPU Kulonprogo beserta jajaran sekretariat, Bawaslu DIY, Panwas Kulonprogo, ketua KPU Kabupaten se-DIY, ketua dan anggota PPK se-Kulonprogo, Organisasi Pemkab terkait, Ormas, insan pers dan aparrat keamanan , berjalan lancar dan berakhir sekitar pukul 16.30 WIB.

Meski berjalan lancar, namun hampir semua PPK melakukan revisi terhadap form DA-1 yang merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Namun revisi atau perubahan tersebut tidak terkait perolehan suara pasangan calon, hanya menyangkut data pemilih dalam DPT, data pemilih pindahan, data pemilih tambahan, dan data pemilih disabilitas.  Dalam rekap tersebut PPK juga membacakan form DA-2, yang merupakan catatan kejadian khusus saat rekap di kecamatan. Namun lagi-lagi, catatan kejadian khusus tersebut tidak terkait perolehan suara, hanya data-data pemilih.

Jika dibandingkan dengan data perolehan suara yang ada di publikasi Situng, memang ada perbedaan. Di publikasi Situng perolehan suara masing-masing paslon adalah: Zuhad-Iriani 36.809 (14,38%), Hasto-Tejo 219.225 (85,62%). Sedangkan hasil resmi berdasarkan formulir DA-1 KWK menunjukkan perolehan suara paslon Zuhad-Iriani 36.874 sementara pasangan Hasto-Tejo 220.643. Hal ini berimbas pada perubahan seluruh suara sah, dari 256.034 (Situng) menjadi 257.517 (form DB-1). Suara tidak sah juga berubah, dari 7.327 (Situng) menjadi 7.357 (form DB-1). Dengan demikian, hal ini juga berakibat pada perubahan tingkat partisipasi (kehadiran pemilih di TPS), dari 79,2% (Situng) menjadi 79,7% (berdasarkan form DB-1).

Perbedaan data yang ada di publikasi Situng dengan form DB-1 ini disebabkan karena  proses Situng melakukan pemindaian, unggah serta entri dari data form C-1 apa adanya.  Padahal tidak semua form C-1 yang diserahkan ke KPU isiannya sudah lengkap atau sama dengan form C-1 yang direkap di PPK.