Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019

Hari ini, Senin, 05 Maret 2018 jam 09.00 WIB KPU Kabupaten Kulon menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Ruang Rapat KPU Kabupaten Kulon Progo,  dihadiri oleh Kapolres, Bappeda, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Satpol PP, Dinas PMD, Dalduk dan KB, Kantor KesBangPol, serta Bagian Pemerintahan Setda. Pada acara tersebut Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Muh Isnaini menyampaikan tahapan Pemilu 2019 baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, yang telah dilaksnakan meliputi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik, sehingga pada tanggal 17 Februari 2018 telah ditetapkan 14 Partai Politik peserta Pemilu 2019 dengan rincian 10 partai merupakan partai lama, 4 partai partai baru ditambah 4 partai lokal Aceh. Selain itu adalah pembentukan Badan Adhock dan Dapil terdiri dari PPK sejumlah 36 orang dan PPS 264 orang dari 88 desa yang akan dilantik serentak pada tanggal 9 Maret 2018 di Aula Adhikarta Kabupaten Kulon Progo. Animo pendaftar PPK mencapai 253 pendaftar sementara PPS sejumlah 658 pendaftar. Pemilihan PPK dan PPS berdasarkan sistem rangking dari ujian yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan tujuan jika suatu saat terjadi PAW, maka rangking yang dibawahnya yang akan menggantikan PPK/PPS yang bersangkutan. Sementara mengenai Dapil (Daerah Pemilihan), jika merujuk pada workshop dan uji publik yang sudah dilaksanakan sebelumnya mengerucut pada Dapil Pemilu tahun 2014 hanya berbeda pada jumlah kursi. Sementara untuk alternatif ke dua yaitu dengan 4 Dapil atau 3 Kecamatan menjadi 1 Dapil.

Muh Isnaini juga menyampaikan jumlah TPS yang akan digunakan pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pileg 2014 yang berjumlah 987 maupun dibandingkan dengan Pilkada 2017 yang berjumlah 937 TPS. karena adanya peraturan yang mengatur jumlah pemilih per TPS maksimal 300 pemilih, sehingga membutuhkan sekitar 1.203 TPS. Hal ini akan berpengaruh pada kotak yang dibutuhkan  6.015 buah kotak suara. Dengan jumlah yang banyak tersebut, penyelenggara Pemilu akan mengalami kesulitan dalam hal mencari tempat untuk menempatkan logistik.

Selain kesulitan dalam mencari tempat untuk logistik, dia menambahkan penghitungan suara dilakukan di TPS langsung diperkirakan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari Pilkada 2017 kemarin. Hal ini disebabkan terdapat 5 surat suara per pemilih. Sementara untuk rekapitulasi suara dilakukan di kecamatan yang dilakukan oleh PPK kecamatan setempa berbeda dari Pemilu sebelumnya dimana rekap suara dilakukan di desa.

Terkait dengan anggaran Pemilu 2019, selain di KPU masing-masing instansi yang diundang tentu saja terdapat pos-pos anggaran untuk kegiatan Pemilu 2019, sehingga harus ada koordinasi diantara instansi tersebut agar tidak terjadi overlapping dalam penganggarannya. -prapti-