KPU Kulon Progo Minta PPS Pahami Aturan di Pemilu Serentak Tahun 2019

KPU Kulon Progo Minta PPS Pahami Aturan di Pemilu Serentak Tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo mengimbau agar anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kulon Progo agar memahami aturan dan regulasi yang berlaku. Hal tersebut disampaikan mengingat pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 yang tinggal tiga bulan lagi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kulon Progo, Ibhah Mutiah ketika menggelar rapat koordinasi (rakor) pemutakhiran data pemilih di Gedung Kaca Kompleks Pemkab Kulon Progo, Rabu (23/01/2019).

Rakor tersebut diikuti oleh Komisioner KPU Kulon Progo dan seluruh anggota PPS se-Kulon Progo yang berjumlah 364 orang.

Rakor ini dilaksanakan agar nantinya saat PPS bertugas dapat memberikan pelayanan dengan cermat dan cerdas dalam Pemilu. Sehingga dalam memberikan pelayanan terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) dapat optimal,” ungkap Ibhah, Rabu (23/01/2019).

Anggota PPS, lanjut Ibhah, menjadi salah satu pilar paling penting dalam kelancaran proses pemilu. Terlebih, pada Pemilu yang bakal digelar 17 April mendatang dilakukan untuk memilih DPRD mulai dari kabupaten/ kota hingga pusat, DPD serta presiden dan wakil presiden. 

“PPS ini punya peran penting untuk melayani pendataan DPTb, DPK serta DPT. Jadi harus kita siapkan betul-betul,” sambung Ibhah.

Ibhah menambahkan, saat ini DPTb akan difasilitasi oleh KPU sampai 30 hari sebelum Pemilu dilaksanakan, meski begitu, terkait dengan pemilih berbasis DPTb dalam satu TPS yang berisi pemilih pindahan semua, maka tenggat diperpanjang mencapai 60 hari sebelum pemilihan.

“Memang agak rumit. Jadi harus benar-benar dijelaskan. Karena nanti di TPS akan ada tiga jenis pemilih itu,” pungkas Ibhah.