KPU Kulon Progo Bimtek 8.806 KPPS Pemilu 2019

KPU Kulon Progo Bimtek 8.806 KPPS Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo siap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Saat ini selain setting surat suara ke dalam kotak suara, sebanyak 8.806 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek). ”Serentak semua KPPS sedang mengikuti bimtek mulai 4 hingga 10 April. Diharapkan apa yang diperoleh dalam bimtek bisa dipahami dan diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 nanti,” tandas Komisioner KPU Kabupaten Kulonprogo Tri Mulatsih, Selasa (9/4). Dijelaskan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kulonprogo, Hidayatut Thoyyibah, petugas KPPS tersebut sudah dilantik secara bertahap, dan terhitung mulai Rabu (10/4) petugas KPPS sudah bekerja hingga 9 Mei.
”Petugas KPPS ketika perekrutan sudah langsung diplot bertugas di TPS, sebab ada klausul yang menentukan, bahwa anggota KPPS berdomisili di TPS setempat,” kata Hidayatut. Petugas KPPS di masing-masing desa rata-rata akan diisi sekitar 100 petugas KPPS. Ketika memasuki masa kerjanya akan langsung bekerja mempersiapkan hari H pencoblosan, di antaranya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat TPS, menerima logistik dan pada hari H nanti melakukan pungut hitung suara.
”Petugas KPPS akan menjadi ujung tombak Pemilu 2019 sebab langsung terlibat dalam proses pungut hitung suara,” tambah Ketua KPU Kulonprogo Ibah Muthiah. Terkait logistik di antaranya surat suara, dikatakan Ibah, secara umum sudah lengkap, meski hanya menunggu beberapa surat surat yang rusak dan perlu penggantian. Sudah ada penggantian untuk PPWP (presiden dan wakil presiden) sampai DPRD Provinsi dengan datangnya 486 surat suara. Untuk kabupaten sudah datang, tetapi belum memenuhi syarat. Karena pelipatan dan sortir surat telah selesai dan saat ini tinggal tahap setting, maka bila ada surat-surat datang KPU tidak mengundang lagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ”Tetapi kita yang kerjakan untuk sortir, lipat dan diserahkan ke kecamatan yang kurang,” katanya