KPU KULON PROGO BUKA 67 KOTAK SUARA BERSIAP HADAPI GUGATAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KPU KULON PROGO BUKA 67 KOTAK SUARA BERSIAP HADAPI  GUGATAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebanyak 67 kotak suara Pemilu 2019 dibuka kembali oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo dari gudangnya di Wates, Kamis (4/7/2019). Hal ini dilakukan menyusul adanya perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK)  yang diajukan calon legislatif untuk DRPD DIY.

Koordinator Divisi Logistik, KPU Kulon Progo, M. Pujarasa Satuhu mengatakan pembukaan kotak suara dari 67 tempat pemungutan suara (TPS) itu dilakukan untuk keperluan penyediaan berkas alat bukti dalam proses penyelesaikan PHPU tersebut di MK.

Dalam gugatannya, Fitroh menilai ada suaranya yang hilang. Sehingga membuatnya kalah suara dengan caleg lain yakni, Hifni M Nasikh dengan selisih 175 suara. Sementara dari perhitungan tim kampanyenya, Fitroh unggul 2019 suara. “Ada dua orang yang akan jadi saksi, saya sendiri dan Tri Mulatsih,” tandas Puja.

“Kami buka kotak suara dari 67 TPS yang dipermasalahan untuk mengambil data pendukung. Seperti formulir rekap di tingkat TPS, tingkat desa, hingga PPK dan rekapitulasi tingkat kabupaten,”kata Pujarasa.

Pembukaan kotak suara ini menurutnya perintah dari KPU RI untuk dijadikan bukti dalam persidangan yang rencananya digelar pada 11 Juli mendatang. Proses pembukaan kotak didampingi Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kepolisian setempat. 

Selain PKB, Partai Berkarya menurutnya juga mengajukan PHPU ke MK untuk kursi DPR RI dan DPRD DIY atas perolehan suara partai. Hanya saja, perselisihannya tidak sampai menyebutkan detail hingga tingkat TPS sehingga pihaknya menyiapkan bukti rekapitulasi suara di tingkat kabupaten saja.

Sesuai jadwal, kata dia, sidang PHPU untuk DIY akan dilaksanakan pada 11 Juli mendatang. Gugatan ini merupakan satu-satunya yang masuk di KPU Kulonprogo. Sehingga diharapkan pada akhir Juli hasil pemilu sudah bisa ditetapkan.  

Anggota Bawaslu Kulonprogo Panggih Widodo mengaku siap mengawal proses pembukaan kotak suara. Sesuai dengan regulasi, Bawaslu wajib untuk mengawasi baik dalam proses maupun melihat semua tahapan dan alat bukti yang diambil. “Kita akan ikuti tahapan ini sesuai regulasi,” ucapnya.