Bawaslu Kulon Progo Putuskan KPU Kulon Progo Tidak Melanggar Mal Administrasi

Bawaslu Kulon Progo Putuskan   KPU Kulon Progo Tidak Melanggar Mal Administrasi

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang menyeret nama calon legislatif (caleg) terpilih dari Partai Gerindra, Sendy Yulistya Prihandiniy akhirnya dimentahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo. Status Sendy sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) saat mencalonkan diri dipandang bukan sebuah pelanggaran.  Hal itu terungkap dalam sidang putusan yang digelar Bawaslu atas kasus tersebut, Selasa (30/7/2019) siang. Sidang diketuai Panggih Widodo dengan anggota majelis Ria Harlinawati dan Wagiman. 

 

Dalam putusannya, Bawaslu Kulon Progo menyatakan Sendy serta terlapor II, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Dari keterangan para saksi dan aturan yang berlaku, status Sendy sebagai TKSK pada Dinas Sosial DIY hanya bersifat kerelawanan dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara maupun karyawan. Sendy pun tidak perlu mengundurkan diri ketika mendaftar sebagai caleg. Panggih mengatakan, pada Undang-undang nomor 7/2012 tentang pemilu memang mewajibkan ASN atau karyawan untuk mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri. Sedangkan pada pasal 4  ayat 2 Peraturan Menteri Sosial nomor 28/2018 tentang TKSK, tidak disebutkan bahwa TKSK sebagai ASN atau karyawan.”Mereka ditugaskan sebagai TKSK dengan atau tanpa imbalan. Artinya, posisi ini memang bersifat kerelawanan,” ujar Panggih yang juga Koordinator Divisi Hukum, Sengketa dan Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kulon Progo itu seusai sidang.



 KPU Kulon Progo serta Sendy sebelumnya dilaporkan oleh tiga orang warga lantaran status caleg tersebut sebagai TKSK saat masa pendaftaran bakal caleg. Ketiga pelapor itu adalah Budi Santoso, warga Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih; Sumarinten, warga Desa Bendungan, Kecamatan Wates dan Bayu Sembodo, warga Kriyanan, Kecamatan Wates.

Sendy kemudian juga masuk dalam daftar calon terpilih yang ditetapkan KPU Kulon Progo untuk kursi di DPRD Kulon Progo. “Jika terlapor maupun pelapor tidak puas dengan putusan ini bisa mengajukan revisi ke Bawaslu RI karena itu hak warga negara. Waktunya maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan,”jelas Panggih. Pihak Sendy menyatakan lega atas putusan tersebut. Pasalnya, Sendy memang hanya berstatus relawan dan segala fasilitasnya sebagai TKSK sudah dicabut semenjak ia mencalonkan diri. Persoalan serupa juga pernah muncul pada masa pemenuhan syarat pencalonan atas seorang bakal caleg lain namun akhirnya diloloskan Bawaslu. Kuasa Hukum Sendy, Sidik Purnama menyebut pelaporan terhadap kliennya ini sarat muatan politis. Dalam proses persidangan, seorang anggota DPRD aktif dari partai yang sama turut menjadi saksi pelapor tanpa disertai surat izin dari saksi maupun lembaga legislatif.

Saksi tersebut juga menjadi caleg di urutan 6 sedangkan Sendy pada nomor urut 2.  “Karena satu partai, ini jadi sangat politis,”kata dia.

 

Sementara itu, Kuasa Hukum Pelapor, Gatot Sitompul menyatakan keberatanya pada hasil sidang itu. Antara lain karena saksi dari Dinsos DIY atas nama Sucipto dihadirkan untuk pihak lain meski surat tugasnya menyertakan keterangan menjadi saksi atas kliennya. Selain itu, aturan Permensos dinilainya juga tak menyebutkan TKSK sebagai relawan dan sejak perekrutannya sudah menggunakan uang negara sebagai sumber dana.  “Kami akan ajukan banding melalui koreksi ke Bawaslu RI. Sendy dan saksi yang dihadirkan juga akan kami laporkan ke kepolisian dan kejaksaan,”kata Gatot.