KPU Kulon Progo Laksanakan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Tahun 2019

KPU Kulon Progo Laksanakan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo menggelar kegiatan rapat evaluasi fasilitasi kampanye pemilihan umum serentak tahun 2019 di rumah makan Saiyo Wates. Kamis (1/7/2019).
Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Ibah Muthiah mengungkapkan sesuai dengan amanat Peraturan KPU RI setelah pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 harus dilakukan evaluasi fasilitasi kampanye, hasilnya adanya sejumlah rekomendasi terkait fasilitasi kampanye Pemilu 2019 kemudian akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU provinsi.
“Evaluasi ini diselenggarakan agar dapat menjadi koreksi dan berbaikan serta membuat rekomendasi ke KPU RI untuk menjaring permasalahan di lapangan guna penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih baik ke depannya,” kata Ibah saat memberikan sambutan.
Lebih lanjut Ibah menambahkan, KPU merasa perlu menerima saran dan masukan dari berbagai pihak baik peserta Parpol, perwakilan OPD, Pemerintah Desa maupun dari organisasi masyarakat.
“Kami menerima saran dari peserta selanjutnya akan membuat rekomendasi hasil evaluasi ke KPU RI melalui KPU provinsi agar ke depan Pemilu dapat terlaksana lebih baik lagi,” ungkapnya.
Hasil evaluasi yang akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke KPU RI diantaranya perlu adanya kesepakatan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) antara KPU dengan Parpol, sosialisasi zonasi lebih intensif, perlu ada anggaran penertiban kampanye.
Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Mayarakat dan SDM, Hidayatut Toyyibah, S.Ag. menuturkan fasilitasi evaluasi kampanye tentang ATK titik tekannya pada pemasangan baliho serta zonasi pemasangan APK.
“Parpol merasa adanya zonasi pemasangan APK membatasi mereka berkampanye sehingga tidak bisa optimal,” jelasnya.
Dikatakan oleh Gunawan dari Partai Nasdem bahwa ukuran baliho kampanye seharusnya tidak perlu besar-besar, hal itu dapat mengganggu pengguna jalan jika penyangganya tidak kuat.
“Aturan terkait pemasangan APK perlu disosialisasikan lebih intensif, ukuran spanduknya dan zona yang dilarang untuk memasang APK perlu ditekankan”, ujar Gunawan.
Sementara Kepala Satuan (Kasat) Satpol PP Kulon Progo, Drs. Sumiran mengatakan ada beberapa pelanggaran pemasangn APK yang harus ditertibkan bahkan ada yang memakunya di pohon.
“Kita bertugas untuk menertibkan sesuai dengan aturan, jika pemasangan ATK tersebut tidak sesuai ketentuan kami berikan tindakan sekalipun ada yang menganggap kami arogan namun ini semua demi tertibnya Pemilu 2019,” jelas Sumiran.