PELAYANAN PUBLIK MENJADI PRIORITAS DALAM MEMAJUKAN DEMOKRASI DI KULON PROGO
Berlanjut dari diskusi Rapat Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara daring yang diadakan oleh KPU DIY pada bulan Desember tahun lalu, KPU DIY pada Jumat (28/01) kembali mengadakan Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Layanan PPID KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY.
Pada kegiatan ini acara dibuka oleh Komisioner KPU DIY yakni Ahmad Shidqi yang menyampaikan tentang urgensi kesiapan pelayananan publik yang dimiliki oleh KPU DIY dan KPU Kab/kota di wilayah DIY pada tahun 2022 bersamaan dengan dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024.
Senada dengan itu, dari KPU Kulon Progo yang diwakili oleh Hidayatut Thoyibah memberikan laporannya terkait dengan progress Pelayanan Informasi Publik di tahun 2022, menurutnya, kaidah-kaidah Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari pelaporan keuangan, rencana kegiatan KPU Kulon Progo dan laporan lainnya tengah dipersiapkan dan kemudian akan dipublish di bulan Januari ini sesuai petunjuk dan arahan dari KID guna terselenggaranya keterbukaan informasi yang seluas-luasnya bagi publik. Selain itu menurutnya, evalusi berkala PPID di KPU Kulon Progo selalu dilakukan setiap bulannya guna keberlangsungan lembaga dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik secara optimal.
Adapun dari hasil kegiatan tersebut, Muhammad Hasyim selaku Sekeretaris pada KPU DIY memberikan beberapa catatan penting untuk kemajuan Keterbukaan Informasi Publik di KPU pada wilayah se DIY anatar lain : diagendakannya monitoring PPID dan website oleh KPU DIY, diagendakannya Bimtek PPID bagi semua KPU Kab/kota se DIY, ditekankan kepada KPU Kab/kota untuk senantiasa melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkan ke KPU DIY.
Menyambut baik akan hal itu, Widi Purnama selaku Atasan PPID KPU Kabupaten Kulon Progo menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap fokus terhadap pelayanan publik, terlebih untuk informasi kepemiluan yang menjadi core bussiness institusi dalam menggerakan demokrasi di wilayah Kulon Progo. (Pras)
