Wates — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo kembali melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Mingguan pada Senin (27/4/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris, seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubbag), Pejabat Pengadaan, Bendahara Keuangan, serta staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo. Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo, Widi Purnama.
Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin sebagai upaya menjaga konsistensi kinerja dan koordinasi antar sub bagian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo.
Dalam rapat tersebut, setiap sub bagian memaparkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama satu minggu terakhir, termasuk capaian target serta kendala yang dihadapi. Evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar sub bagian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memastikan seluruh program kerja berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
Beberapa poin penting menjadi sorotan, di antaranya:
1. Pengajuan lelang akan dilakukan kembali ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena pemenang lelang sebelumnya tidak mengambil objek lelang. Terkait Rencana Penarikan Dana (RPD), telah dilaksanakan rapat koordinasi internal serta dilakukan percepatan pada belanja peralatan dan mesin.
2. Pelaksanaan rapat pleno dijadwalkan pada Kamis, 30 April 2026.
3. Draft nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan IKIP PGRI telah disampaikan ke KPU DIY untuk diteruskan ke KPU RI. Selain itu, juga akan dilaksanakan kegiatan coklit terbatas (coktas) Triwulan II Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 serta 29 April 2026.
4. Dalam rangka realisasi RPD, kegiatan pendidikan pemilih akan dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026.
Dengan adanya rapat evaluasi mingguan ini, diharapkan setiap sub bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo dapat terus meningkatkan kinerja, menjaga kedisiplinan, serta memperkuat tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
-irv