Berita Terkini

Senin, 2 Maret 2026 KPU Kabupaten Kulon Progo melaksanakan upacara bendera sebagai bagian dari upaya penguatan disiplin dan semangat kerja di lingkungan lembaga. Upacara tersebut berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh seluruh pegawai. Bertindak sebagai pembina upacara, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ria Harlinawati, menyampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah kompas bagi setiap anggota tim. Dengan panduan yang jelas, maka akan meminimalisir ruang bagi kesalahan, menghemat waktu yang terbuang karena kebingungan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta efisien. Ria juga menegaskan bahwa penataan SOP perlu dilaksanakan untuk menjaga konsistensi dan standarisasi dengan memastikan pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama, terlepas dari siapa yang mengerjakannya. SOP juga membantu penyelesaian tugas dengan lebih cepat dan tepat, meminimalisir risiko kesalahan, dapat menjadi alat evaluasi yang objektif, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam kesempatan tersebut, Ria juga berharap agar dengan adanya SOP ini akan mengubah ketergantungan pada orang menjadi ketergantungan pada sistem."Sistem yang baik adalah sistem yang mampu berjalan meski orang di dalamnya berganti. Dengan menjalankan SOP secara disiplin, kita sedang membangun warisan bisnis yang mandiri, terukur, dan berkelanjutan," tegasnya. -Nad

Rabu, 27 Februari 2026 KPU Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelayanan PPID sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik KPU Kabupaten Kulon Progo. Dalam arahan singkatnya, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo menyampaikan bahwa pelayanan PPID selama bulan Februari 2026 secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, kegiatan evaluasi ini dinilai penting sebagai bahan perbaikan ke depan agar PPID mampu memberikan layanan informasi publik yang semakin prima. Pelaksanaan monev dipimpin oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sejumlah masukan strategis turut disampaikan dalam forum tersebut, di antaranya Hidayatut Thoyyibah menyoroti tampilan website KPU Kabupaten Kulon Progo yang dinilai masih kurang visual storytelling dan cenderung berorientasi pada fungsi lembaga, bukan kebutuhan publik. Selain itu, dalam forum ini juga mencatat beberapa hal teknis seperti nihilnya surat elektronik yang masuk pada periode ini, perlunya penataan meja layanan agar lebih rapi, kebutuhan bimbingan bagi petugas dalam proses klarifikasi partai politik, pengaturan tata letak ruang layanan, serta memastikan fasilitas pendukung seperti televisi informasi dalam kondisi aktif. Selain itu, isu kebersihan fasilitas, kebutuhan pembekalan petugas desk pelayanan, hingga peningkatan kompetensi pendukung seperti kemampuan mengoperasionalkan kendaraan juga menjadi perhatian. Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan dalam menghadirkan layanan PPID yang semakin responsif dan berkualitas. -Nad

Wates – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Rapat Realisasi kegiatan bulan Februari tahun 2026 pada Jumat, 27 Februari 2026, di ruang RPP (Rumah Pintar Pemilu) Kantor KPU Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, para Kepala Sub Bagian (Kasubbag), serta seluruh pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kerja serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan selama bulan Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing divisi dan sub bagian menyampaikan laporan capaian kegiatan, perkembangan pelaksanaan tugas, serta evaluasi terhadap target yang telah direncanakan. Selain penyampaian laporan, forum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah antar divisi dan sub bagian di KPU Kabupaten Kulon Progo agar pelaksanaan program pada bulan selanjutnya dapat berjalan lebih optimal. Berbagai masukan dan rekomendasi turut disampaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kinerja kelembagaan. -irv

Yogyakarta, Rabu (25/2/2026) — KPU Kabupaten Kulon Progo menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 kepada Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta bersama seluruh KPU se-DIY. Kegiatan yang berlangsung di Kantor KID DIY tersebut dikoordinir oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan diikuti KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Ketua KID DIY, Erniati, menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran KPU se-DIY dalam penyampaian laporan layanan informasi publik tahun 2025 sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Surani, menyampaikan bahwa penyusunan laporan merupakan wujud komitmen sekaligus upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, laporan KPU Kabupaten Kulon Progo diserahkan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Aris Zurkhasanah, dan diterima langsung oleh Ketua KID DIY, disaksikan Anggota KID DIY, Aswino Wardana dan Bayu Februarino Putro. Kegiatan diikuti Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY beserta Kepala Subbagian yang membidangi Parhubmas dan SDM pada masing-masing satuan kerja. Penyerahan laporan ini menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai badan publik dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selepas penyerahan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi evaluasi pelayanan informasi publik tahun 2025 guna meningkatkan kualitas layanan informasi badan publik, khususnya di lingkungan KPU se-DIY.

Wates — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo kembali melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Mingguan pada Senin (23/2/2026) bertempat di Ruang Pendopo KPU Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan rutin ini diikuti oleh Sekretaris, seluruh Kasubbag, Pejabat Pengadaan, Pengelola Keuangan, serta staf Subbagian Rendatin di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, rapat dipimpin Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo, Widi Purnama.  Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin sebagai upaya menjaga konsistensi kinerja dan koordinasi antar subbagian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. Dalam rapat tersebut, setiap subbagian memaparkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama satu minggu terakhir, termasuk capaian target serta kendala yang dihadapi. Evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarbagian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memastikan seluruh program kerja berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Beberapa poin penting menjadi sorotan, di antaranya: 1. Surat penghapusan Barang Milik Negara (BMN) telah selesai diproses. Selain itu, dilakukan perbaikan guiding block yang mengalami kerusakan serta penyusunan rekapitulasi arsip aktif dan arsip inaktif pada masing-masing subbagian. 2. Proses belanja bahan kebutuhan kantor dilaksanakan sesuai ketentuan dengan melibatkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). 3. Proses audiensi dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan. serta penindaklanjutan rencana teknis di DIY ada kolaborasi di hukum yaitu kajian hukum MK, dimana masing-masing kab/kota melaksanakan kajian hukum 4 putusan MK. 4. Penyampaian data hasil pencermatan untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebanyak 12.691 data. Rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait PDPB direncanakan akan dilaksanakan setelah bulan puasa.  5. Proses penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan SPT Tahunan masing-masing telah dilaksanakan. Laporan layanan informasi publik juga telah disampaikan kepada KPU DIY. Dengan adanya rapat evaluasi mingguan ini, diharapkan setiap bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo dapat terus meningkatkan kinerja, menjaga kedisiplinan, serta memperkuat tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. -irv

Wates, 23 Maret 2026 , bertempat di IKIP PGRI, KPU Kabupaten Kulon Progo diterima Wakil Rektor I beserta jajaran Akademisi  IKIP PGRI Wates dalam acara audiensi rencana kerja sama antara KPU Kabupaten Kulon Progo dan IKIP PGRI Wates.  Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Budi Priyana, menyampaikan bahwa pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari penjajagan kerja sama antara KPU Kabupaten Kulon Progo dan IKIP PGRI Wates, terkait kerja sama riset tentang Pemilu. Harapannya dari pertemuan ini akan terwujud kerjasama yang memberikan kebermanfaatan bagi dua institusi khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.  Dr. Edy Cahya Saputra, M.Pd. Wakil Rektor I menanggapi dengan baik maksud dan tujuan KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan kerjasama dengan IKIP PGRI Wates dalam berbagai bidang baik riset maupun pendidikan. Dari pihak IKIP PGRI akan selalu mendukung niat baik dari KPU Kabupaten Kulon Progo dan memberikan hal-hal yang  berguna secara akademik dalam kerja sama ini. Lebih lanjut, Hidayatut Thoyyibah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Kulon Progo menegaskan bahwa ruang lingkup kerjasama ini adalah pemanfaatan  data Pemilu yang berada di KPU Kabupaten  Kulon Progo. Namun dimungkinkan kerjasama bisa meluas pada bidang lain seperti pendidikan dan pengabdian masyarakat, peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana, Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.  Wahyu Pambudi, Dekan Fakultas  Sejarah IKIP PGRI,  menjelaskan bahwa penelitian terkait pemanfaatan data Pemilu akan memberikan dampak yg signifikan pada pendidikan maupun kebermanfaatan bagi masyarakat.  Diskusi berjalan dinamis dan mengarah pada terbentuknya kerjasama dalam hal penelitian, khususnya untuk memanfaatkan data-data pemilu yang dikelola oleh KPU Kabupaten Kulon Progo dan kegiatan-kegiatan lain terkait dengan, sosialisasi, pendidikan pemilih dan sumberdaya manusia serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.  Tth.