Berita Terkini

Kulon Progo, 29 April 2026 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo menggelar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Rumah Bapak Mulato, SM selaku Dukuh Padukuhan Nepi, Kranggan, Kapanewon Galur, Kulon Porgo dengan menyasar Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) Mekarsari. Pada kegiatan tersebut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Kulon Progo, Aris Zurkhasanah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Aris menegaskan penting untuk berani menolak politik uang di setiap perhelatan Pemilu hingga Pemilihan di tingkat lokal, agar pembangunan dapat terasa manfaatnya  secara langsung bagi masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami berharap warga dari Padukuhan Nepi selanjutnya mampu menjadi agen perubahan untuk berani tolak money politik”, ujarnya. Pada kesempatan itu, Aris juga paparkan beberapa layanan dari KPU, yakni Cek DPT online dan Info Pemilu, dimana dari kedua aplikasi tersebut,  pemilih dapat mengakses untuk tahu lebih detail tentang hal-hal terkait kepemiluan maupun sejauhmana hak pilih dari pemilih telah terjamin oleh Negara melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.  Perwakilan POKLAHSAR menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dapat memperkuat kesadaran anggota untuk menggunakan hak pilih secara bijak dan tidak mudah terpengaruh kepentingan tertentu. “Kami ingin lebih berperan aktif dalam pembangunan demokrasi desa, salah satunya dengan diawali tolak money politic dari pihak manapun” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Kulon Progo tidak hanya berharap partisipasi masyarakat dalam pemilu terus meningkat, namun diikuti oleh kualitas dari Pemilih yang semakin cerdas menentukan suaranya untuk pembangunan di wilayahnya. -- Pras

Wates — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Perjanjian Kerja Sama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh KPU DIY melalui Zoom Meeting, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo KPU Kabupaten Kulon Progo secara daring. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. KPU Kabupaten Kulon Progo, diikuti oleh Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, serta Kepala Sub Bagian terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah dijalin dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. Evaluasi dilakukan guna memastikan bahwa seluruh bentuk kerja sama yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Dalam rapat tersebut, KPU DIY menyampaikan arahan mengenai tata kelola dokumen perjanjian kerja sama, serta penyesuaian substansi kerja sama agar sejalan dengan kebutuhan kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masing-masing KPU Kabupaten/Kota juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan, kendala, serta praktik baik dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama di wilayah masing-masing. Hal ini menjadi ruang berbagi informasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan kerja sama antar satuan kerja KPU di tingkat daerah. -irv

Wates — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo kembali melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Mingguan pada Senin (27/4/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris, seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubbag), Pejabat Pengadaan, Bendahara Keuangan, serta staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo. Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo, Widi Purnama. Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin sebagai upaya menjaga konsistensi kinerja dan koordinasi antar sub bagian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. Dalam rapat tersebut, setiap sub bagian memaparkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama satu minggu terakhir, termasuk capaian target serta kendala yang dihadapi. Evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar sub bagian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memastikan seluruh program kerja berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.  Beberapa poin penting menjadi sorotan, di antaranya: 1. Pengajuan lelang akan dilakukan kembali ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena pemenang lelang sebelumnya tidak mengambil objek lelang. Terkait Rencana Penarikan Dana (RPD), telah dilaksanakan rapat koordinasi internal serta dilakukan percepatan pada belanja peralatan dan mesin. 2. Pelaksanaan rapat pleno dijadwalkan pada Kamis, 30 April 2026. 3. Draft nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan IKIP PGRI telah disampaikan ke KPU DIY untuk diteruskan ke KPU RI. Selain itu, juga akan dilaksanakan kegiatan coklit terbatas (coktas) Triwulan II Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 serta 29 April 2026. 4. Dalam rangka realisasi RPD, kegiatan pendidikan pemilih akan dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026.  Dengan adanya rapat evaluasi mingguan ini, diharapkan setiap sub bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo dapat terus meningkatkan kinerja, menjaga kedisiplinan, serta memperkuat tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. -irv

Kulon Progo — 27 April 2026, KPU Kabupaten Kulon Progo kembali melaksanakan apel pagi dengan pembina apel Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ria Harlinawati. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo. Dalam arahannya, Ria menyampaikan bahwa evaluasi kinerja bukan sekadar kegiatan formalitas atau rutinitas administratif. Evaluasi adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana kita telah bekerja, apa yang sudah berhasil, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, evaluasi harus meliputi evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Evaluasi proses melihat apakah suatu program berjalan sesuai dengan SOP, jadwal, maupun mekanisme. Evaluasi hasil melihat output langsung yang dihasilkan dari suatu program. Adapaun evaluasi dampak melihat efek jangka panjang atau perubahan yang ditimbulkan. Ria menegaskan bahwa kejujuran menjadi poin penting dalam evaluasi, yaitu dengan mengakui adanya kekurangan agar bisa menemukan apa yang dapat diperbaiki. "Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Karena tanpa kejujuran, kita hanya memperindah laporan, bukan memperbaiki keadaan," pungkasnya. -Nad

WATES (24/04/2026) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kegiatan inventarisasi arsip formulir C1 Hasil Pemilu 2019 pada Jumat, 24 April 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari manajemen dokumentasi dan pemeliharaan data historis penyelenggaraan pemilu. Kegiatan diawali dengan sesi briefing yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana, bersama Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hidayatut Thoyyibah. Dalam arahannya, mereka memaparkan mekanisme serta panduan teknis inventarisasi guna memastikan seluruh dokumen terdata dengan akurat dan sistematis. Inventarisasi ini melibatkan seluruh personel Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. Kelima Anggota KPU Kulon Progo juga hadir lengkap turun tangan langsung membantu dan memantau proses penyortiran serta pendataan arsip tersebut. -Why

Kulon Progo, 22 April 2026 – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Kesatkeran KPU se-Daerah Istimewa Yogyakarta di Otentik Resto and Cafe. Kegiatan ini diikuti pimpinan dan jajaran sekretariat KPU se-DIY. Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana menyampaikan bahwa rakor ini merupakan agenda rutin dan di bulan April ini Kulon Progo mendapat giliran sebagai tuan rumah. Kegiatan digelar di luar kantor karena keterbatasan ruang dan adanya perbaikan gedung. Rakor dibuka oleh Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi, yang menekankan pentingnya forum bersama antara komisioner dan sekretariat untuk evaluasi kinerja dan mencari solusi atas berbagai persoalan. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kinerja di tengah efisiensi anggaran. Beberapa isu yang dibahas meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), pengelolaan anggaran, kerja sama, pemutakhiran data pemilih, pendidikan pemilih, SPIP, pelayanan publik, hingga pengelolaan arsip. Peserta juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas, termasuk akses bagi penyandang disabilitas, serta inovasi digital. Rakor Kesatkeran ini diharapkan memperkuat sinergi dan menghasilkan solusi konkret bagi peningkatan kinerja KPU se-DIY. Asri S