Berita Terkini

Sesuai dengan jadwal Tahapan Pencalonan DPRD Kab/kota bahwa di rentang waktu 14 September hingga 20 September 2023 adalah masa Pengajuan Penggantian DCS atas tanggapan dan masukan Masyarakat.   Rabu (20/09), bertempat di RPP kantor KPU Kabupaten Kulon Progo, Partai Nasdem yang diwakili oleh Ketua DPC tingkat Kabupaten Kulon Progo, H. LATNYANA, S.Ag., M.M., MAP. mengajukan Penggantian DCS pasca tanggapan masyarakat.   Pengajuan tersebut di diterima langsung oleh Tri Mulatsih selaku Ketua Disivisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kulon Progo, dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, yang diwakili oleh Marwanto dan Djoko Dwiyogo. Menurut Tri Mulatsih, Pengajuan ini adalah bentuk control masyarakat dalam transparansi Pemilu 2024, sedangkan bagi Parpol adalah bentuk akuntabiilitas dalam upayanya menghadirkan calon wakil rakyat yang nantinya akan dipilih oleh Pemilu pada tanggal 14 Februari 2023.   Selanjutya, KPU Kabupaten Kulon Progo akan melakukan Verifikasi Administrasi yang berlangsung dari 21 sampai 23 September 2023.(Pras)

Kulon Progo – KPU Kabupaten Kulon Progo menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilos (Pemilihan OSIS) Serentak tahun 2023 pada Hari Rabu, 20 September 2023 di Kantor Badan kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Rapat dihadiri oleh Ketua Divisi Partisipasi Masyrakat dan kesekretariatan KPU Kabupaten Kulon Progo.   Dalam Rakor tersebut turut dihadiri juga oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Kemenag Kabupaten Kulon Progo, Ketua MKKS SMA, Ketua MKKS SMK, Kepala MKKS SMP, Kepala MKKS MA, dan Kepala MKKS MTS Kabupaten Kulon Progo.   Rakor dibuka dengan pemaparan progres Pemilos hingga saat ini (20/9) oleh Mudopati Purbohandowo, SSTP, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyrakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mudopati mengatakan, “Partisipasi sekolah dalam tahapan pemilos ini semakin menurun ditunjukan dengan data DPT yang diunggah dalam aplikasi masih sangat sedikit". Hidayatut Thoyyibah dalam memberikan tanggapan pemaparan dari Mudopati menyampaikan, “Kita harus mencari solusi supaya antusias dari siswa dan sekolahan dapat naik Kembali.”   Dari Diskominfo menyampaikan, sistem dalam aplikasi sudah mengalami banyak perbaikan yang memudahkan. Kepala MKKS MA Kabupaten Kulon Progo, sekaligus Kepala Madrasah MAN 2 Kulon Progo, Hartiningsuh, S.Pd, M.Pd menanggapi positif pelaksanaan Pemilos menerangkan “MAN 2 Kulon Progo menjadikan Pemilos sebagai sarana implementasi P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), karena itu, MAN 2 Kulon Progo memasukan Pemilos sebagai agenda sekolah. Pada akhir Rapat Koordinasi, Mudopati mengajak para koordinator dari MKKS untuk menggiatkan Kembali kegiatan pemilos dan mengagendakan minggu depan melakukan Rapat Koordinasi Kembali. (Zar)

Senin, 18 September 2023 di halaman kantor KPU Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Apel Senin Pagi. Apel Rutin Senin Pagi diikuti oleh Komisioner, Sekretaris, Kasubag, seluruh staf, dan PPNPN KPU Kabupaten Kulon Progo. Bertindak sebagai Pembina Apel adalah Kadiv. Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kulon Progo, Tri Mulatsih.   Pada kesempatan ini Kadiv. Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kulon Progo menyampaikan, sebagai penyelenggara pemilu harus selalu memegang teguh asas dan prinsip pemilu. “Asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip pemilu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Asas dan prinsip tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,”   Tri Mulatsih juga menambahkan personil KPU Kabupaten Kulon Progo harus memiliki prinsip profesionalitas yang harus dipegang teguh oleh setiap jajaran karyawan dan karyawatinya. “Profesionalitas yaitu memahami tugas pokok dan fungsinya dan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Menjadi profesional berarti mampu menempatkan diri sebagai seorang yang mengerti dan paham akan tugas dan tanggungjawab pekerjaan, membangun hubungan dan relasi kerja dengan tim lain, serta selalu fokus dan konsisten dengan target dan tujuan organisasi,” terangnya menganggapi beberapa perubahan personel baru di KPU Kabupaten Kulon Progo ataupun di satker lainnya. Kadiv. Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kulon Progo.   Dalam kesempatan yang sama, Ibu Tri Mulatsih. menyampaikan beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan pada Minggu ini. (Tri)

KULON PROGO, 14 September 2023 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo terus memperkuat tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) yang lebih transparan dan efisien. Dalam upaya ini, KPU Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan kajian hukum terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip. Kajian hukum ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyimpanan dan pemeliharaan arsip fasilitatif maupun substantif.  PKPU Nomor 17 Tahun 2023 mengatur jadwal retensi arsip yang harus diikuti oleh KPU, termasuk waktu penyimpanan, pemusnahan, dan pemindahan arsip. KPU Kabupaten Kulon Progo menganggap penting untuk memahami dengan cermat peraturan ini guna memastikan bahwa seluruh arsip terkait dengan Pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga ini dikelola dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Widi Purnama, Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo, menyampaikan, "Kajian hukum terkait dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa arsip-arsip terkait pemilihan, yang mencakup berbagai dokumen penting, akan dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami berkomitmen untuk menjalankan proses Pemilu dengan penuh transparansi dan integritas." KPU Kabupaten Kulon Progo terus berupaya memperkuat tata kelola dan proses pemilu agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap KPU dalam  penyelenggaraan Pemilu yang adil dan transparan. Kajian hukum ini adalah salah satu langkah penting dalam upaya tersebut. (Nad)

KULON PROGO, 14 September 2023 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo melakukan Rapat Pleno Rutin Mingguan. Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris dan Jajaran Sekretariat ini untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan persiapan matang dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024 yang akan datang. Rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo ini membahas beberapa agenda penting, termasuk Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) bulan Agustus 2023. Sebelumnya dipaparkan mengenai hasil Diskusi  Fasilitasi Pemerintah  DIY dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Yayan Mulyana. Dilanjutkan pemaparan hasil Rapat Koordinasi dalam Rangka Internalisasi PKPU Kampanye dan Dana Kampanye yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 11-13 September lalu oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dan Kepala  Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Selanjutnya agenda pertama yang menjadi sorotan dalam rapat ini adalah Penyampaian LPPA bulan Agustus 2023. LPPA ini memerinci penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan. Laporan tersebut akan menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola anggaran yang tersedia serta memastikan dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya. Rapat Pleno ini menegaskan tekad KPU Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. (Nad)

Kajian hukum merupakan salah satu sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua personil di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo terkait pemahaman Peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2024. Kajian hukum kali ini mengambil tema Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Acara. Kajian hukum dilaksanakan di ruang RPP KPU Kabupaten Kulon Progo pada hari Kamis (7/9/23). Kajian dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Ibah Muthiah yang juga sekaligus pemateri dalam kajian PKPU 18 Tahun 2023. Ibah menyampaikan  pentingnya  penyelenggara memahami tentang kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam Pemilu 2024. Lebih lanjut disampaikan macam kebutuhan dan pembagian kewajiban pemenuhannya baik KPU RI, KPU Propinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Materi kajian selanjutnya adalah Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kulon Progo, Tri Mulatsih. Tri menyampaikan tentang definisi dana kampanye, tahapan dana kampanye, sumber dan bentuk dana kampanye, pengeluaran dana kampanye, pembukuan dana kampanye, jenis laporan dana kampanye, penyampaian laporan dana kampanye dan terakhir audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP. Semoga dengan kajian ini dapat menambah  pemahaman segenap personil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum 2024. (FT)