Berita Terkini

Bertempat di kantor Bupati Kulon Progo, KPU Kabupaten Kulon Progo menyaksikan Audiensi sekaligus penandatanganan Nota kesefahaman tentang implementasi program Desa Peduli Pemilu dan  Pemilihan (DP3). Kegiatan yang dilaksanakan Senin (20/09 dihadiri oleh Bupati Kulon Progo, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian Pemerintahan, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala bagian Hukum dan Panewu Kapanewon Kokap. Acara dibuka oleh Asisten Sekretaris Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ambar Jazili, yang menyampaikan tentang partisipasi masyarakat yang cukup tinggi di Kulon Progo. Lebih lanjut ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menyampaikan bahwa, disamping berupaya meningkatkan atau mempertahankan angka partisipasi, program DP3 diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas partisipasi. "Warga Desa bukan hanya berpeartisipasi untuk memilih, tetapi juga berpeartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan". "Dengan literasi kepemiluan yang lebih baik, warga bisa berpartisipasi melawan hoax yang sangat mungkin memecah bangsa" Lanjutnya. Bupati Kulon Progo, H. Sitejo mendukung kegiatan DP3 dan menyampaikan terimakasih, bahwa salah satu Kelurahan di Kulon Progo dipilih sebagai locus kegiatan. "Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyambut baik program ini, karena akan membantu pendidikan politik masyarakat". Lebih lanjut Sutejo manyampaikan program DP3 akan menjadi salah satu sarana, untuk menjalankan demokrasi. (Ida)

Jelang perhelatan Pemilos Daring Serentak Tahun 2021 Kulon Progo, Senin 13/09 KPU Kabupaten Kulon Progo melalui zoom adakan pembahasan progress Pemilos tersebut. Rapat yang berlangsung melalui zoom dihadiri semua Komisioner, Sekretaris lengkap beserta jajarannya. Pada kesempatan itu, Ibah Mutiah selaku Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo dalam pembukaannya mengingatkan semua, bahwa dalam bulan ini hendaknya KPU Kabupaten Kulon Progo tetap selalu fokus demi terselenggaranya Pemilos 2021. Seperti diketahui, menjelang Pemilos dilaksanakan, KPU Kabupaten Kulon Progo juga akan menfasilitasi program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang merupakan program pilot project dari KPU RI. “Bulan September ini, meskipun di masa Pandemi dan terbatasnya tatap muka, tentunya tidak mengurangi langkah semangat kita untuk mensukseskan dua kegiatan tersebut”, terangnya dalam sambutannya.   Hidayatut Thoyyibah sebagai ketua divisi Parmas KPU Kabupaten Kulon Progo juga memaparkan data yang menjadi  dasar progres Pemilos 2021, dalam pemaparannya ia akan senantisa dan terus mendorong untuk beberapa sekolah yang dinilai lamban dalam melakukan input data pemilih untuk menjamin dan melindungi hak pilih dalam Pemungutan Pemilos dengan mengadakan supervisi dan monitoring terhadap sekolah-sekolah tersebut.   Widi Purnama selaku sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo, menyampaikan perlunya rapat koordinasi yang melibatkan stake holder terkait, perihal teknis pelaksnaan Launching Pemilos Daring Serentak Tahun 2021.   #PemilosDaringKulonprogo #PemilosKPUKabKP  

Menjelang pelaksanaan Pemilihan OSIS (Pemilos) daring serentak 2021, siswa-siswi  SMAN 1 Girimulyo didampingi Guru Pendamping OSIS mendapatkan pelatihan yang  diberikan oleh KPU  Kab. Kulon Progo dan Dinas Kominfo.  "Sebagai miniature Pemilu dan Pemilihan, Pemilos adalah sarana pembelajaran Demokrasi sekaligus prototype penyelenggaraan Pemilu".  Tutur Hidayatut Thoyyibah, komisioner KPU Kabupaten Kulon Progo. Hidayatut juga menambahkan, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilos, siswa dikenalkan sekaligus mempraktekkan peran sebagai komponen dalam penyelenggaraan Pemilu, menerapkan dalam praktek  prinsip dan asas Pemilu, serta menjalankan jadwal  dan  tahapan Pemilos sebagaimana dalam Pemilu. Tambahnya, "Bedanya, Pemilu dilaksanakan secara langsung dengan mencoblos di TPS-TPS yang disediakan, karena beradaptasi dengan situasi pandemi, pemungutan suara Pemilos dilakukan melalui media elektronik, dengan gawai masing-masing di manapun berada". Hengki dan Eko dari Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo menjelaskan aplikasi Pemilos yang menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan OSIS, sebagai sarana untuk melakukan pemutahiran data pemilih, menyediakan data Kandidat, sebagai ruang berkampanye, Pemungutan,  dan Penghitungan suara.  Selain itu, disediakan juga aplikasi jendelaKu, yang menjadi ruang verifikasi akun pemilih, yang mengubah Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), melihat data Kandidat, dan sarana Pemungutan Suara pada waktu yang sudah ditetapkan. Pelatihan yang bertempat di ruang Perpustakaan SMAN 1 Girimulyo pada Jumat 10/09, dibuka oleh Agus Iswanto selaku Kepala Sekolah yang menekankan pentingnya Pemilos sebagai sarana rotasi kepemimpinan dalam OSIS. Menanggapi pertanyaan peserta pelatihan tentang apa fungsi Pengawas Pemilos, Hidayatut menjawab, bahwa Panwaslos selain mengawasi kinerja PPO dan jajarannya dalam menjalankan tahapan, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraannya, juga bertugas mengawasi kandidat agar melaksanakan ketentuan sebagai peserta pemilos. "Jika ada kandidat yang mengintimidasi pemilih, agar memilih dirinya, Panwaslos harus mencatatnya sebagai bentuk pelanggaran Pemilos agar ditindaklanjuti oleh PPO dan jajarannya" paparnya menjelaskan contoh tugas Panwaslos. Pelatihan yang diawali pukul 13.30 diakhiri  dengan membuat beberapa agenda tindaklanjut bagi PPO untuk segera mengupload data pemilih dalam aplikasi Pemilos. (Pras)  

Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) merupakan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan yang dicanangkan oleh KPU RI. Dalam rangka pelaksanaan Program DP3, sebagai pilot project KPU DIY, mengambil 2 Kelurahan sebagai locus kegiatan , yakni satu kelurahan pada Kota Yogyakarta dan di Kulon Progo terpilih  satu Kelurahan di Hargowilis, Kokap. Pada Kamis 09/09 KPU DIY menggandeng KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan audiensi dengan Lurah Desa Hargowilis, Kokap.   Pada Audiensi tersebut Ahmad Sidqi selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Hubungan Masyarakat  KPU DIY, menjelaskan  kepada Lurah Hargowilis bahwa untuk Kelurahan Hargowilis dipilih menjadi lokus DP3 . Dalam kesempatan itu, Ahmad Sidqi juga menjelaskan bahwa kegiatan pembentukan DP3 akan dilaksanakan bulan Oktober. "DP3 merupakan program nasional, program ini akan merekrut 25 orang yang akan dilatih menjadi agen demokrasi yang berasal dari berbagai kalangan, yang mempunyai semangat kerelawanan tinggi, serta mampu bersinergi dengan kelurahan dan warga masyarakat”. Adapun untuk pembekalannya menurutnya, 25 orang peserta tersebut akan mendapatkan pelatihan. Langkah awal sebelum pelatihan diberikan, KPU Kabupaten Kulon Progo akan mengajukan kerjasama yg dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.   Sigit Purwadi selaku salah satu Kabag di lingkungan KPU DIY menambahkan, bahwa pertemuan tersebut merupakan koordinasi awal, dan akan ada kegiatan lain sebelum Pelatihan untuk calon kader DP3 dilakukan. Lurah Hargowilis menyambut baik atas dipilihnya Desa Hargowilis sebagai penerima program DP3. "Semoga bermanfaat bagi warga masyarakat Hargowilis" Tambahnya. (Saptati)

Jelang tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara massif melakukan persiapan untuk tahapan penyelenggaraan termasuk menginventarisir masalah dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan kondisi ini, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno didampingi  Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI Suryadi melaksanakan kunjungan kerja di KPU Provinsi Maluku guna menampung masukan terkait hal-hal strategis dan dukungan lainnya dari jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di lingkungan provinsi Maluku, Senin (30/8). “Kami akan menampung masukan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kemudian akan mendiskusikan hasil-hasil dari forum ini agar bisa bermanfaat bagi KPU RI untuk mengambil kebijakan yang bisa menyentuh ke tingkat paling bawah”. Tutur Bernad. Bernad menegaskan jajaran KPU dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota se-Indonesia sedang mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 sesuai aturan perundang-undangan. “Seluruh jajaran KPU dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota kini sedang mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, karena prinsipnya sampai saat ini Undang-undang tidak direvisi sehingga proses berjalan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016.” Jelas Bernad. Sementara itu KPU RI telah mempersiapkan Jadwal dan Tahapan yang  akan dibawa  dalam forum bersama DPR dan Pemerintah untuk mendengarkan masukan. “Jadwal dan tahapan telah disiapkan oleh KPU RI, kemudian akan dibawa pada rapat bersama komisi II dan Pemerintah , serta penyelenggara pemilu untuk menetapkan rancangan jadwal tahapan” terang Bernad. Persiapan pada ranah kesekretariatan dalam rangka mendukung,  memfasilitasi dan melayani keberlangsungan Pemilu 2024 mendatang KPU telah mempersiapkan anggaran perencanaan bottom up dari tingkat Kab/Kota untuk anggaran penyelenggaraan pemilu dengan skenario 2022-2024. Oleh karena itu Bernad meminta KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan secara proporsional, sehingga menjadi bahan yg kuat untuk diargumentasikan ke Pemerinah dan legislatif. Bernad menjelaskan angaran KPU untuk 548 satker Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami beberapa perubahan dari struktur anggaran, ini merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan KPU di tahun 2024. Selain itu aspek lain dalam persiapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang telah berjalan adalah sumber daya manusia (SDM) , dalam hal ini kepegawaian dan penataan organisasi di tubuh kesekretariatan. Bernad menjelaskan sejak awal tahun 2021 kepegawaian telah dirancang menjadi organik KPU, sehingga ada pilihan untuk dipekerjakan di KPU atau kembali ke instansi awal. “Telah kita siapkan mekanisme ujian alih status yang menekankan kepada tes integritas, masa kerja di KPU dengan penilaian yang baik, serta tidak pernah terlibat kasus hukum, indisipliner dan etika. Kriteria tersebut sudah layak alih status,” terang Bernad. Pada kesempatan tersebut, ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan masukkan juga permintaan terkait sarana dan prasarana. Bernad merespon langsung hal tersebut dan menjamin akan ditindaklanjuti secepatnya secara berjenjang melalui Provinsi. Turut hadir dalam kegiatan  ini Ketua , Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku, serta Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Maluku. (humas kpu ri hilvan/foto: hilvan/ed diR)   Repost from : https://www.kpu.go.id/berita/baca/9884/tampung-masukan-dari-bawah-untuk-sukseskan-tahapan-pemilu-dan-pemilihan-2024?fbclid=IwAR28XpDcqitDdpkYCDpusS38mwIvdjkOQj74CiSQs1w7uqTXboI5xUVL0FU

KPU Kabupaten Kulon Progo melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk bulan Agustus 2021, yang dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh Anggota KPU Kab. Kulon Progo, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian dan Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Kulon Progo yang dilaksanakan secara Daring. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 332.295 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 161.320 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 170.975 pemilih, tersebar di 12 Kapanewon. Pemutakhiran data pemilih ini berdasarkan hasil olah data dan masukan dari Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, Kantor Kemenag Agama Kabupaten Kulon Progo, kapanewon dan kalurahan se-Kulon Progo, serta masyarakat umum demikian disampaikan oleh Yayan Mulyana Kadiv. Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Kulon Progo. Perubahan data terletak pada penambahan potensi pemilih baru 24, pemilih meninggal 1.351, dan pemilih pindah keluar Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1.195. Jumlah ini terjadi pengurangan apabila disandingkan dengan DPT Pemilu 2019 dengan jumlah pemilih 334.893. Kegiatan ini dilakukan setiap akhir bulannya untuk memperoleh data pemilih yang tepat dan akurat dalam rangka menyiapkan data pemilih pada pemilu 2024. Adapun untuk link downlod BA dan Rekap DPB Bulan Agustus 2021 klik disini